A . PENGERTIAN PENDAPATAN PERKAPITA
Pendapatan Perkapita suatu daerah merupakan suatu tolak ukur kemajuan suatu daerah tersebut , apabila pendapatan perkapita suatu daerah rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di daerah tersebut mengalami penurunan , dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu daerah tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan , tapi pendapatan tersebut bukan hanya didapat / diperoleh dari mekanisme ekonomi masyarakatnya saja , banyak faktor yang mempengaruhi penurunan / peningktan pendapatan tersebut seperti keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan keadaannya ,kondisi alam ini dapat berubah sewaktu-waktu yang dapat menimbulkan bencana alam yang akan membuat pendapatan suatu Negara akan mengalami penurunan . Hal ini berlaku bagi seluruh daerah di belahan dunia tidak terkecuali daerah di Indonesia , Dalam tulisan ini saya akan membahas mengenai perkembangan pendapatan perkapita di pulau Maluku dan Papua . Secara signifikan dapat terlihat bahwa pulau Maluku dan papua selalu mengalami peningkatan pendapatan ,hal ini terjadi karena kehidupan di pulau – pulau tersebut sudah mengalami kemajuan , selain itu pengelolahan sumber daya alam di pulau tersebut sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang menyebabkan penambahan pendapatan . Dan peningkatan pendapatan tersebut tidak lepas dari perkembangan teknologi yang mulai merambah provinsi – provinsi di pulau tersebut yang akan lebih memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dalam melakukan usaha . Akan tetapi pada tahun 2008 , provinsi papua mengalami penurunan pendapatan , hal ini disebabkan oleh banyak faktor , yaitu :
1 . PERUSAKAN ALAM
Perusakan alam di Papua makin nyata dan sampai ke pintu rumah kita kapan saja. Misalnya, Jayapura hujan deras dalam beberapa jam, jalan-jalan raya menjadi tempat sampah raksasa karena saluran pembuangan air tersumbat sampah dan wilayah resapan air dan pembuangan air terisi dengan bangunan ruko dan perumahan penduduk. Kenyataan-kenyataan ini menjadi tanda nyata dari kekurangan dalam sistem tata ruang Kota Jayapura atau kalau tata ruang sudah tercipta, penegakan hukum yang memastikan pelaksanaanya.Di tingkat yang bersifat lebih regional Papua, kita menyaksikan bagaimana proses operasi pembalakan kayu liar (illegal logging) berakhir dengan terjadinya banjir wasior .
Dengan terjadinya banjir ini , timbul berbagai permasalahan yang baru yang menyebabkan pendapatan perkapita provinsi papua mengalami penurunan . Diantaranya , banjir wasior ini menyebabkan lahan – lahan serta rumah warga mengalami kerusakan dan diantaranya merupakan lahan / tempat usaha , hal ini menyebabkan tidak ada tingkat pemasukan dari pendapatan masyarakat karena rusaknya tempat mereka untuk bekerja . Oleh karena itu dengan adanya kerusakan alam dapat memicu adanya penurunan pendapatan perkapita masyarakat .
2 . MASALAH FREEPORT
PT.FREEPORT merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di papua , permasalahan yang terjadi antara masyarakat papua dengan perusahaan tersebut telah memicu penurunan pendapatan perkapita masyarakat provinsi tersebut , karena permasalahan ini mengakibatkan para tenaga kerja papua lebih cenderung untuk mengurusi masalah tersebut yang berakhir dengan masalah penembakan warga papua dibanding untuk meningkatkan kinerja mereka , hal ini berujung dengan menurunnya pendapatan perkapita provinsi tersebut dibanding tahun sebelumnya .
B . PANDANGAN INDONESIA TERHADAP PAPUA
Pasar bebas era abad 21 memang sebebasnya orang atau lembaga menjalankan ketentuan Negara untuk menjebak rakyat sendiri. Bayangkan, Badan Pusat Stastistik 2010 menggunakan logika pendapatan dan pengeluaran perkapita sebagai acuan pengelompokan derajad orang miskin. Saya membantah logika semacam ini. Sebab di pedalaman Papua saja, sebagian penduduk local tidak tahu atau tidak berada pada ruang hidup ketergantungan pasar. Bagaimana orang mau keluarkan uang untuk beli barang sedangkan toko, pasar dan sejumlah prasarana saja tidak ada. Kehidupan nomaden masih berlaku di sebagian wilayah terisolir di Papua. Agenda pasar di Papua hanya berada pada titik dan pusat konsentrasi modal. Dengan demikian, pandangan perkapita tidak pantas dijadikan acuan. Maka itu, BPS jangan berkarya bagi pemenuhan pasar. Ada dugaan, perhitungan standar Negara semacam ini hanyalah bagian dari politik infiltrasi kapitalisme untuk terus meluaskan pasar capital di Tanah Papua. Agen-agen neoliberal semacam BPS adalah salah satu suprastruktur Negara yang dianggap berhasil berkarya .
Hasil Sensus Nasional terbaru tahun 2010 Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. "Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis berbarengan dengan uktah RI yang ke 65 . Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi. Menurut BPS yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- perkapita perbulan . Seharusnya BPS memandang corak social rakyat Papua yang masih nomaden di era pasar bebas ini sebagai acuan dalam menulis criteria kemiskinan. Bagaimana orang Papua punya uang untuk beli barang di pertokoan untuk mempertahankan hidup, sedangkan daerah-daerah di pedalaman Papua belum ada ketergantungan pada pasar. Rakyat Papua masih dimanjakan hasil hutan. Apakah suku korowai di pedalaman Papua yang mengenal apakah Negara Indonesia ini ada, mereka diklaim sebagai penduduk yang tidak punya kapita penghasilan atau pengeluaran?, Ini mengerikan sekali. Konsep sensus penduduk dan tingkatan kelas ekonomi rakyat sama sekali tidak bisa disamakan dengan kultur hidup rakyat Papua saat ini. Memang konsentrasi neoliberalisme menaruh ketergantungan besar rakyat kepada spectrum ekonomi kapitalisme. Tetapi, sesungguhnya, apa yang dikaji BPS di Papua terkait pendapatan sebagai ukuran miskin ini kekeliruan besar. Memang, fakta bahwa rakyat tidak punya kepemilikan asset karena dijarah oleh kapiun internasional ini benar . Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, menurut Rusman, sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, Tidak saja Papua, tetapi pola mendiskreditkan rakyat miskin tidak dapat dibenarkan bila logika miskin dapat diterapkan dengan karakter pasar dan ketergantungan pada pasar. Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut kelompok orang miskinnya sangat tinggi .
Sumber : www.hampapua.org/skp/skp03/op-38i.rtf
http://arki-papua.blogspot.com/2010/08/indonesia-masih-miskin-cara-pandang.html
0 komentar:
Posting Komentar