ANTARA BPR JAKARTA DAN IRIAN JAYA BARAT

Antara BPR JAKARTA dan IRIAN

Melihat kehidupan perbankan di Indonesia , Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak Bank yang dibagi menjadi tiga jenis dalam pelaksanaanya . Pertama , yaitu Bank Konvesional yaitu merupakan Bank yang melakukan kegiatan perbankan secara umum. Kedua ,Bank Syariah , yaitu Bank yang dalam pelaksanaanya tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Konvesional namun Bank Syariah lebih menekankan syariat-syariat islam dalam transaksinya , dan tidak menghalalkan prinsip bunga bank yang dilakukan seperti Bank Konvesional . Namun , Bank Syariah lebih menekankan kepada sistem bagi hasil dalam transaksi perbankan yang dilakukannya . Kemudian yang terakhir yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat menjadi BPR . BPR merupakan bank yang dikhususkan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pemberian kredit , dan biasanya BPR banyak ditemui di daerah-daerah dibanding di perkotaan .Sebab , belum banyaknya jumlah bank konvesional yang menjamah pedesaan . Dalam kegiatannya , semua bank akan selalu berorientasi memberikan yang terbaik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank tersebut . Oleh karena itu , dibutuhkan suatu penilaian terhadap kinerja keuangan bank-bank tersebut apakah bank tersebut dapat digolongkan sebagai bank dalam kondisi yang sehat atau tidak . Dalam analisis kali ini , saya menggunakan statistik kinerja BPR untuk menilai kondisi keadaan bank tersebut dan mengambil sampel 2 provinsi yang berbeda yaitu DKI Jakarta sebagai ibukota provinsi dan Provinsi Irian Jaya Barat . Dalam menganalisis kinerja keuangan dibutuhkan laporan keuangan yang akan dinilai dalam lima aspek penilain yaitu CAMEL ( Capital , Assers , Management , Earning dan Liquidty ) , dimana aspek capital meliputi perhitungan CAR ( Capital Adequacy Ratio ) , aspek asset meliputi NPL ( Non Performing Loan ), aspek earning meliputi NIM ( Net Interest Margin ) dan BOPO ( Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional ) ,sedangakn aspek likuiditas meliputi LDR ( Loan to Deposit Ratio ) dan GWM ( Giro Wajib Minimum ) . Selain itu profitabilitas perbankan dinilai dengan ROE ( Return On Equity ) dan ROA ( Return On Asset ) . ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan perusahaan , sedangkan ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat,2002) . ROA dinilai berdasarkan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset . Penilaian ROA adalah semakin besar jumlah ROA akan menunjukan kinerja keuangan yang semakin baik , sehingga jumlah profitabilitas perusahaan pun akan meningkat . Sedangakn untuk analisis capital , semakin besar nilai suatu modal maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut . Dan disebutkan bahwa nilai CAR akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA . Dari aspek asset terdapat perhitungan NPL yang menunjukann kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali redit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas . NPL dihitung berdasarkan jumlah kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank . Apabila suatu bank memiliki NPL dengan jumlah tinggi maka akan memperbesar biaya . sehingga dapat diambil kesimpulan semakin tinggi nilai NPL maka akan menganggu jalannya kinerja bank .Selain itu , terdapat BOPO dan NIM dalam aspek earning . BOPO mengukur sejauh mana manajemen bank telah menggunakan semua faktor produksinya secara efektif dan efisien yang dinilai berdasarkn perbandingan antara biaya operasi dengan pendapatan operasi . NIM merupakan selisih pendapatan bunga dengan biaya bungan oleh karena itu besarnya NIM akan mempengaruhi laba-rugi Bank yang akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan terebut , Sedangkan dalam penilaian likuiditas bank , digunakan LDR , yaitu mengukur seberapa besar dana bank di lepaskan ke perkreditan , semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat , Berikut statistik kinerja BPR yang dinilai berdasarkan kelima aspek tersebut . Berikut ini merupakan link yang menunjukan tabel statisktik kinerja BPR di Indonesia bulan Februari Nasional .

Kinerja BPR Konvensional skala Nasional Periode : Februari 2012

No. Provinsi CAR LDR BOPO ROA ROE NPL 1 Sumatera Utara 19.97% 73.20% 91.76% 1.34% 11.16% 9.29% 2 Sulawesi Barat 23.13% 88.09% 63.57% 10.03% 73.93% 4.82% 3 Bali 15.67% 78.66% 81.04% 2.91% 39.08% 3.11% 4 Banten 31.23% 80.30% 81.27% 3.20% 10.10% 9.73% 5 Bengkulu 41.52% 87.90% 65.36% 10.68% 44.29% 3.10% 6 D.I Yogyakarta 19.22% 82.84% 86.21% 2.17% 20.08% 6.20% 7 Provinsi DKI Jakarta 20.79% 69.96% 90.25% 3.21% 35.64% 6.22% 8 Gorontalo 72.85% 71.33% 67.67% 9.50% 39.01% 13.84% 9 Irian Jaya Barat 15.35% 71.06% 42.51% 12.02% 650.27% 0.38% 10 Jambi 28.64% 74.72% 67.13% 6.46% 61.79% 4.52% 11 Jawa Barat 21.89% 75.54% 86.35% 2.76% 22.15% 6.81% 12 Jawa Tengah 21.78% 80.70% 80.81% 3.15% 29.10% 7.32% 13 Kalimantan Selatan 49.78% 57.74% 69.33% 4.44% 27.53% 4.54% 14 Kalimantan Tengah 39.23% 74.84% 59.66% -0.06% -0.32% 7.62% 15 Kalimantan Timur 36.92% 74.31% 95.91% 3.28% 16.14% 13.60% 16 Kep. Bangka Belitung 15.90% 61.40% 60.08% 8.78% 182.71% 3.86% 17 Kep. Riau 15.10% 69.25% 78.35% 3.33% 49.53% 2.34% 18 Lampung 32.13% 87.69% 61.33% 5.72% 48.82% 1.52% 19 Maluku 26.55% 97.52% 37.81% 12.76% 435.62% 1.36% 20 Maluku Utara 42.02% 74.67% 66.55% 8.51% 43.56% 2.72% 21 Nanggroe Aceh Darussalam 44.63% 88.83% 88.64% 2.70% 8.12% 7.48% 22 Nusa Tenggara Barat 41.74% 81.86% 76.89% 4.73% 24.44% 13.11% 23 Nusa Tenggara Timur 30.13% 76.22% 73.23% 8.99% 70.46% 4.25% 24 Papua 18.00% 91.67% 55.82% 8.24% 132.91% 1.68% 25 Riau 23.78% 68.15% 88.91% 1.85% 17.02% 9.63% 26 Sulawesi Selatan 24.42% 85.93% 70.39% 4.03% 60.26% 2.32% 27 Sulawesi Tengah 27.71% 88.97% 60.69% 9.38% 146.30% 1.83% 28 Jawa Timur 28.55% 80.18% 78.07% 4.27% 32.97% 4.39% 29 Kalimantan Barat 19.86% 65.51% 86.29% 1.43% 23.17% 3.36% 30 Sulawesi Tenggara 42.24% 82.09% 129.63% -2.26% -8.58% 15.79% 31 Sulawesi Utara 20.83% 77.58% 78.60% 3.82% 65.60% 4.15% 32 Sumatera Barat 18.49% 83.76% 90.50% 1.69% 13.76% 7.52% 33 Sumatera Selatan 35.51% 74.61% 71.94% 4.15% 36.90% 5.18% Nasional 30.77% 79.47% 79.82% 3.54% 31.53% 5.57%

Sumber Tabel : http://www.bi.go.id

Dalam tulisan ini saya akan menggunakan sampel provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Irian Jaya Barat . Melihat tabel kinerja BPR tersebut , untuk provinsi DKI Jakarta , dapat dilihat bahwa jumlah ROA provinsi tersebut adalah 3,21 % , LDR sebesar 69,96% , NPL sebesar 6,22% , BOPO sebesar 90,25% , CAR sebesar 20,79% . Dapat diambil kesimpulan kinerja keuangan BPR di Provinsi DKI Jakarta belum terlalu efektif dan efisien , hal ini ditunjukan dengan nilai ROA yang kecil . Hal ini dipengaruhi oleh nilai BOPO yang sangat besar , BOPO merupakan penilaian seberapa besar pendapatan operasi digunakan untuk membiayai biaya operasi , maka nilai BOPO yang besar menunjukan bahwa BPR di jakarta belum dapat efisien dan efektif , hal ini berpengaruh negatif untuk ROA karena jika tidak efisien dalam menekan biaya , maka laba yang dihasilkan akan semakin sedikit . Ketidak efisiensian BPR di DKI Jakarta juga tercermin dari nilai LDR yang cukup tinggi , tetapi jumlah NPL juga semakin tinggi , hal ini menunjukan bahwa kredit yang diberikan oleh BPR banyak terdapat kredit bermasalah yang hasilnya akan mengurangi laba . Beda hal dengan Provinsi Irian Jaya Barat , BPR di provinsi Irian Jaya Barat dapat lebih berlaku efektif dan efisien , hal ini tercermin dari jumlah ROA yang tinggi yaitu 12,02% , yang tidak lain berasal dari nilai BOPO yang jauh lebih rendah dibanding dengan provinsi DKI Jakarta yaitu 42,51 % , hal ini membuktikan bahwa BPR di provinsi Irian Jaya Barat dapat lebih menekan biaya operasi sehingga laba yng dihasilkan akan besar . Selain itu nilai NPL yang kecil membuktikan bahwa jumlah kredit bermasalah sangat kecil , sehingga berpengaruh positif terhadap jumlah ROA . Ini membuktikan bahwa antara BPR di Provinsi Irian Jaya Barat lebih efisien dibandingkan dengan BPR di Provinsi DKI Jakarta .

Sumber :

http://www.bi.go.id

http://eprints.undip.ac.id/16854/1/BUDI_PONCO.pdf

BPR Sebagai Penggerak Wirausaha

Salah satu permasalah perekonomian di Indonesia adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang semakin membludak . Selain faktor ketersediaan lapangan kerja yang sering disebut sebagai salah satu permasalahan inti dalam pengangguran , ada faktor lain yang membuat jumlah pengangguran semakin membludak yaitu pola pikir masyarakat yang bermental pekerja bukan bermental pemberi kerja . Hal ini yang membuat masyrakat cenderung melamar pekerjaan sana – sini dibanding untuk memulai suatu usaha yang kreatif . Mungkin diantara mereka sudah banyak yang menpunyai ide yang kreatif tetapi masih terganjal dalam hal modal . Dalam hal ini BPR , sesuai dengan namanyan Bank Perkreditan Rakyat berusaha untuk menjalankan fungsinya sebaga pemberi kredit ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan modal . Walaupun suku bunga yang dipinjam lebih tinggi dibanding dengan Bank Umum namun akan lebih baik jika dibandingkan harus meminjam di rentenir . BPR hadir untuk membantu masyarakat yang mempunyai keinginan wirausaha tetapi belum mempunyai modal yang memadai . Kehadiran BPR merupakan salah satu penggerak keberadaan wirausaha di Indonesia khususnya di daerah , karena kebanyakan BPR berada di daerah yang jauh dari jangkauan Bank Umum . Banyak usaha yang dapat berkembang dengan adanya BPR . Pada era globalisasi sekarang seharusnya BPR dapat lebih menjangkau para lulusan sarjana untuk dapat mempunyai mental wirausaha . Karena pelayanan BPR yang tidak serumit Bank Umum dianggap lebih pas untuk para fresh graduate yang ingin memulai usaha .Kehadiran wirausaha akan banyak berdampak baik dalam perekonomian Indonesia . Diantaranya , jumlah pengangguran akan semakin sedikit , karena dengan banyaknya jumlah wirausaha akan banyak membuka lapangan kerja baru , selain itu tingkat kejahatan juga akan berkurang . Pendapatan daerah juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wirausaha . Oleh karena itu peran BPR ditengah – tengah masyarakat yang membutuhkan modal akan banyak membuat banyak perubahan yang positif , dan selain itu , masyarakat jangan hanya berpiikir untuk menjadi pekerja tetapi harus mempunyai mental untuk menjadi pemberi kerja .

Fungsi Koperasi Yang Mulai Terlupakan

Kehadiran koperasi mungkin untuk sebagian kalangan sudah mulai terlupakan , koperasi yang dianggap sebagai penggerak perekonomian Indonesia kehadirannya sudah tidak banyak seperti dulu . Koperasi merupakan suatu kegiatan perekonomian yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat , dimana masyarakat membentuk suatu perkumpulan yang mengharuskan menyimpan uang dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan sukarela yang nilainya tidak terlalu besar . Tetapi keberadaan koperasi pada saat ini tidak sebanyak dulu . Hal ini disebabkan oleh banyak faktor , diantaranya banyak masyarakat yang kurang tertarik untuk menjalankan koperasi atupun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betul fungsi dari koperasi itu sendiri . Jika saja koperasi dapat kembali bergerak di Indonesia , maka tidak menutup kemungkinan perekonomian di Indonesia dapat lebih baik lagi . Banyak cara yang dapat dilakukan sehubungan untuk menggerakan kembali kegiatan koperasi di Indonesia , diantaranya adalah :

1 . Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat yang belum terlalu familiar mengenai koperasi agar lebih mengetahui peranan koperasi itu sendiri . Koperasi mempunyai fungsi untuk dapat menyejahterakan rakyat , mengapa demikian ? koperasi yang diharapkan dapat dibentuk di setiap lingkungan masyarakat dapat saling membantu . Koperasi yang berbasiskan simpan pinjam jika dapat dikoordinir dengan baik maka akan membantu mensejahterakan para anggotanya , dengan adanya kemudahan menyimpan dan meminjam serta keuntungan yang nantinya dibagi rata kepada anggotanya . Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk mulai menggerakan kegitan koperasi yang akan menghasilkan dampak positif .

2 . Peranan Pemerintah

Peranan Pemerintah juga merupakan salah satu faktor penggerak kegiatan koperasi di Indonesia .Pemertintah dapat bekerja sama antar instansi untuk dapat mengembangkan koperasi , serta memberi celah kepada masyarakat untuk mulai mengembangkan koperasi .

3 . Membuat kegiatan satu RT satu Koperasi atau Satu Sekolah Satu Koperasi

Jika di setiap wilayah ataupun instansi diwajibkan untuk membuat koperasi maka kehidupan koperasi pun akan mulai berkembang dan membantu perekonomoian setempat dapat lebih baik lagi .

Kontroversi di tengah mekanisme kerja Bank

Suatu negara dapat berkembang dengan baik jika kondisi keuangan suatu negara berjalan dengan jjistabil . Dan salah satu instrument yang berpengaruh dalam keuangan suatu negara adalah kondisi perbankan negara tersebut . Begitu pula dengan Indonesia yang dapat digolongkan sebagai negara yang mempunyai bank yang terbilang banyak . Salah satu kekuatan keuangan Indonesia adalah hadirnya Bank-bank tersebut . Sekilas mengenai Bank, Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut . Disini Bank merupakan suatu perantara antara masyarakat yang mempunyai kelebihan uang dengan masyarakat yang membutuhkan uang . Uang yang dihimpun oleh Bank bisa disimpan dalam berbagai bentuk layanan yang ditawarkan oleh Bank seperti tabungan , deposito,giro ataupun penanaman saham . Sedangkan bentuk penyaluran dana tersebut dapat berupa kredit untuk konsumsi maupun non konsumsi . Dari mekanisme kerja inilah Bank mendapat keuntungan . Bank tidak begitu saja dapat berjalan , mereka akan berusaha untuk mencari nasabah yang mempunyai kelebihan dana , untuk dapat menjalankan mekanisme tersebut . Tetapi Bank juga tidak hanya mencari nasabah yang mempunyai kelebihan dana tetapi mereka juga mencari nasabah yang menmbutuhkan dana . Karena pada prinsipnya , dana yang dihimpun oleh Bank tidak begitu saja tertanam di Bank , karena untuk dapat membayar bunga kepada nasabah yang mempunyai kelebihan dana Bank harus menyalurkan dana untuk mendapatkan bunga . Begitu pula sebaliknya Bank tidak dapat berjalan dengan baik jika mempunyai nasabah yang membutuhkan dana lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang menyimpan dananya di Bank . Tetapi berbagai permasalahan muncul sehubungan dengan mekanisme kerja Bank tersebut . Pada saat ini , banyak masyarakat yang belum mempunyai keinginan untuk menabung di Bank , khususnya untuk masyarakat kalangan menengah . Karena untuk menabung di Bank saja masyarakat harus menyetor uang awal sebesar minimal 300 ribu sebagai dana untuk membuka rekening . Selain itu biaya administrasi yang terkadang sangat besar jumlahnya . Hal ini tentunya untuk kalangan menengah bukan hal yang mudah , mereka akan berpikir untuk menabungkan uang mereka ditempat lain selain Bank yang lebih memudahkan mereka . Selain itu meminjam uang di Bank bukanlah perkara mudah , banyak syarat dan prosedur yang harus dijalankan . Untuk sebagian kalangan , khususnya kalangan menengah dan menengah kebawah , hal ini mungkin akan mempersulit mereka sehingga minat untuk meminjan uang di Bank akan mereka nomorduakan sehingga kemunculan rentenir pun mereka manfaatkan , walaupun terdapat BPR tetapi suku bunga pinjaman jauh lebih tinggi dibanding bank umum lainnya yang membuat masyarakat terkadang segan untuk meminjam uang di BPR . Oleh karena itu banyak tanda tanya besar dengan kehadiran bank itu sendiri , apakah bank hanya diperuntukan untuk orang kaya ? . Pertanyaan ini mulai dijawab oleh Bank Indonesia dengan salah satu programnya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menabung . Seharusnya kehadiran Bank bukan hanya untuk memperkaya pemilik , tetapi akan lebih baik jika kehadiran Bank dapat membantu sesama sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang carut marut .

Ringkasan Jurnal

Pada jurnal “International Capital Movements: Who Gains and Who Loses?” yang ditulis oleh Morihiro Yomogida penulis mengeksplorasi dampak arus modal internasional pada distribusi pendapatan dalam negara. Didasari dari fenomena yang ada di gelombang globalisasi, yaitu faktor produksi seperti modal, pekerja terampil dan yang tidak terampil diperbolehkan untuk bergerak secara internasional, dengan bertahap. Pergerakan faktor produksi ini jelas mempengaruhi distribusi pendapatan di dalam maupun di seluruh negara, akibatnya para ekonom dan pembuat kebijakan telah membayar dengan memberikan perhatian lebih kepada efek distribusi dari faktor pergerakan. Jika faktor produksi terjebak dalam negara, prinsip keunggulan komparatif memprediksi pola perdagangan. Jika beberapa faktor produksi bergerak internasional, keunggulan absolut beserta keunggulan komparatif berperan dalam menentukan pola perdagangan barang dan faktor.

Dengan menggunakan model Ricardian dua-negara dengan sektor modal spesifik, diselidikilah dampak pergerakan modal pada distribusi pendapatan dalam negara. Didukung juga dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Jones (1980, 1994) yang memberikan sebuah Ricardian model untuk pengaturan di mana sektor-sektor tertentu membutuhkan modal selain tenaga kerja. Menggunakan model diperpanjang, ia menunjukkan bahwa keunggulan absolut serta keuntungan komparatif berperan dalam penentuan alokasi modal di dunia. Menurutnya, ketentuan perdagangan barang diperlakukan sebagai parameter yang diberikan secara eksogen.

Pada jurnal secara eksplisit dipertimbangkan struktur sederhana dari permintaan komoditas sehingga ketentuan perdagangan barang ditentukan endogen di pasar barang. Ekstensi ini memungkinkan kita untuk menganalisis peran struktur permintaan dalam menentukan arah gerakan modal internasional. Juga untuk memeriksa apakah pemilik modal dan pekerja mendapatkan untung dari arus modal relatif terhadap dasar perdagangan bebas.

Jika dipertimbangkan situasi dimana barang dapat diperdagangkan secara bebas tetapi modal tidak diijinkan untuk bergerak antar negara, akan terbentuk kurva seperti di bawah ini

(Teori eko 2 ujian1 )

RS 1 yang ada di gambar atas menggambarkan pasokan relative kurva dunia. X adalah barang dari sector yang meminta modal dan pegawai pada produksinya. Sementara Y adalah sector yang hanya menggunakan modal sebagaisektor spesifik inputnya.

Saat px/py < OA maka kedua negara menghususkan diri dalam memproduksi barang Y. Kenaikan pada px / py negara tuan rumah akan mulai memproduksi kedua barang yaitu X dan Y, tetapi negara asing masih akan menghususkan diri untuk lebih memproduksi barang Y.

Ada dua jenis kesetimbangan. Pertama, anggaplah bahwa pangsa pengeluaran baik X itu kecil dan kurva permintaan relatif dari dunia seperti RD1 pada Gambar 3. Kemudian, dalam keseimbangan perdagangan bebas di mana RS1 memotong dengan RD1, negara menghasilkan baik barang, dan negara local menawarkan pengembalian yang lebih tinggi terhadap modal dari luar negeri. Ini berarti bahwa modal akan mengalir ke dalam negeri dari luar negeri di bawah mobilitas modal gratis. Kedua, anggaplah bahwa pangsa pengeluaran dari barang X besar dan kurva permintaan relatif dunia seperti RD2 pada Gambar 3. Kemudian, berbeda dengan kasus sebelumnya, negara asing menawarkan pengembalian yang lebih tinggi terhadap modal dari negara lokal pada ekuilibrium perdagangan bebas, yang berarti modal yang akan mengalir ke luar negeri dari dalam negeri.

Arah modal gerakan krusial tergantung pada ukuran permintaan relatif. Jika pangsa pengeluaran barang X kecil dan kurva permintaan relatif diberikan oleh RD1, maka negara asing akan mengekspor modal ke negara lokal. Di sisi lain, jika pangsa pengeluaran untuk barang X cukup besar dan kurva permintaan relatif diberikan oleh RD2, maka dalam negeri akan mengekspor modal ke luar negeri. Jika permintaan untuk kebaikan padat modal yang kuat, gerakan modal merugikan pemilik modal tetapi memberi keuntungan kepada pekerja di kedua negara. Jika negara-negara yang spesialisasinya tidak lengkap dalam produksi dan permintaan dunia untuk barang padat modal kuat, arus modal ke negara itu memiliki produktivitas modal yang lebih tinggi dan produksi dunia dari barang padat modal meluas. Akibatnya, barang padat modal menjadi lebih murah, yang menguntungkan pekerja tetapi merugikan pemilik modal. Namun, jika permintaan untuk barang padat modal lemah, arah pergerakan modal dibalik, dan efek pada pendapatan distribusi akan benar-benar berlawanan